Skenario Politik Ekonomi Global

Artikel Sambungan : Dampak Globalisasi Terhadap Ekonomi Negara Berkembang

Krisis dibanyak negara dewasa ini jauh lebih kompleks yang membawa konsekwensi sosial, ekonomi dengan implikasi geopolitik. Gelombang ekonomi global diatur dan dikendalikan oleh suatu proses “debt collection” yang mendunia dan cenderung merusak tatanan ekonomi yang ada. 

Reformasi ekonomi makro merupakan refleksi konkrit dari sistem kapitalis yang berperan sentral dalam tatanan baru ekonomi global. Sistem pasar bebas dengan motto demokratisasi didukung oleh neoliberal dengan program perbaikan struktural yang disponsori oleh Lembaga Bretton Woods.IMF dan Bank Dunia : DuaSaudara Kembar 

IMF dan Bank Dunia merupakan dua saudara kembar (twin sister) dalam globalisasi. IMF terlibat dan berperan dalam negosiasi kebijakan-kebijakan kunci yang berkaitan dengan nilai tukar, defisit anggaran, sedangkan Bank Dunia terlibat lebih jauh dalam proses reformasi aktual melalui kantor-kantor perwakilannya di negara-negara berkembang dengan jumlah misi-misi yang bersifat teknis. 

IMF juga dengan ketat setiap tahun memonitor kinerja perekonomian negara dalam kontek “Article IV Consultation” yang disebut kegiatan “surveillance IMF” terhadap kebijakan ekonomi negara pengutang. Bank Dunia hadir dalam Departemen/ Kementerian pertanian, pendidikan, kesehatan, industri, transportasi, lingkungan, dll. 

Pada tahun 1980-an Bank Dunia mensupervisi privatisasi perusahaan-perusahaan negara, struktur investasi dan komposisi pembelanjaan publik di negara-negara pengutang, di bawah payung “Policy Frame Work Paper (PFP)”. Secara official dokumen pemerintah ditetapkan oleh otoritas nasional, PFP dirancang dibawah supervisi ketat dari IMF dan Bank Dunia sesuai standar yang telah diformat lebih dulu.

Pendekatan atau resep untuk mendukung kebijakan berbasis pinjaman :

a)    IMF : Stand-by Arrangement, the Compensatory and Contingency Financing Facility (CCFF), the Extented Fund Facility (EFF), IMF Structural Adjustment and Enhanced Structural Adjustment Facilities (SAF and ESAF), the Systemic Transformation Facility (SIF), Emergency Lending Facility for Post-conflict Countries.

b)      Bank Dunia : Structural Adjusment Loans (SAL), Sector Adjust-ment Loans (SECAL).

Pada dasarnya ada 2 tahapan kebijakan yang diterapkan,

Phase 1 : Stabilisasi Ekonomi : (a) Stabilisasi Ekonomi Makro Jangka Pendek dengan devaluasi, liberalisasi harga, pengetatan budget, yang diikuti dengan, (b) Pelaksanaan Reformasi Structural yang lebih fundamental sebagai “necessary”. Lebih sering reformasi struktural dilaksanakan konkuren dengan proses stabilisasi. Praktek stabilisasi IMF – Bank Dunia ditujukan pada defisit anggaran dan neraca pembayaran (balance of payment).

Kebijakan devaluasi melalui penyetelan kembali harga-harga domestik pada tingkat harga pasar dunia yang umum. Proses dolarisasi menyebabkan kenaikan harga sebagian besar komoditi termasuk pangan pokok. Devaluasi memicu inflasi spiral yang pada akhirnya menyebabkan pemerintah mengurangi pembelanjaan riil, mengurangi upah riil dan menghentikan pegawai. IMF juga dengan ketat memonitor restrukturisasi Bank Sentral yang harus bebas dari kekuasaan politik. Negara menjadi sangat tergantung pada pendanaan yang ber-sumber dari internasional berupa hutang luar negeri. Di banyak negara berkembang beberapa pejabat bank Sentral sebenarnya adalah bekas anggota dari Internasional Financial Institution (IFIs) dan Bank Pembangunan Regional.

Phase 2 : adalah Reformasi Struktural yang paketnya berkaitan dengan liberalisasi perdagangan, deregulasi sektor perbankan, privatisasi perusahaan pemerintah (BUMN), reformasi pajak, privatisasi tanah pertanian, penanggulangan kemiskinan dan good governance.

Hutang dan Ketergantungan

Program perbaikan struktural dengan motto IMF-Bank Dunia “sakit jangka pendek untuk manfaat jangka panjang” khususnya untuk negara-negara yang tidak siap justru cenderung meningkatkan kemiskinan pedesaan dan perkotaan.

Beban hutang negara berkembang meningkat sejak 1980-an dari > US$ 2 triliun pada 1996 meningkat 32 x dari 1970 sebesar US$ 62 juta. Berbagai reskeduling, restrukturisasi dan skim-skim konversi hutang ditawarkan oleh negara pemberi pinjaman yang pada akhirnya masuk kedalam perangkap hutang (debt trap) yang secara perlahan tapi pasti menjurus kepada pudarnya eksistensi atau bahkan kedaulatan negara yang bersangkutan dalam menetapkan kebijakan nasionalnya. Indonesia hingga 2004 terlilit hutang (pemerintah + swasta) US$ 137,03 milyar, dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok hutang dan bunga pada 2004 sebesar US$ 22,3 milyar dengan implikasi segala langkah-langkah strategis harus tunduk kepada isi “Letter of Intent” IMF.

Apabila dicermati ada hubungan simbiotis antara kebijakan manajemen hutang dengan reformasi ekonomi makro. Negara-negara yang menolak menerima kebijakan korektif IMF akan menghadapi kesulitan serius dalam reskeduling utang atau memperoleh pinjaman baru berikutnya. Walaupun loan agreement ditandatangi, pencairan dana dapat ditangguhkan jika pemerintah negara pengutang tidak konform dalam memenuhi “letter of intent”. Bahkan bisa masuk dalam daftar hitam dari donor bilateral dan multilateral.

Memang sejak 1980-an bantuan hutang selalu dikaitkan dengan isu-isu seperti “property alleviation, sustainability, environment”. Fakta menunjukkan solusi krisis hutang menjadi penyebab hutang lebih lanjut (debt spiral). Paket stabilisasi ekonomi IMF yang dalam teorinya bermaksud membantu negara dalam restrukturisasi perekonomiannya dengan cara menghasilkan surplus neraca perdagangan untuk membayar kembali hutang sebagai proses penyembuhan ekonomi. Namun kenyataan yang terjadi adalah kebalikannya. Proses “pengencangan ikat pinggang” yang ditetapkan pemberi kredit merusak penyembuhan ekonomi dan kemampuan negara membayar hutangnya. Stok hutang meningkat, neraca pembayaran memburuk, masuknya komoditi impor dari pasar dunia dilanggengkan bahkan mengarah ke dominasi.

Reformasi ekonomi makro yang diadopsi negara-negara OECD mengandung banyak resep program-program perbaikan struktural yang diaplikasikan di negara-negara Ketiga dan Eropa Bagian Timur. Resepnya diseputar pengetatan fiskal dan kontrol moneter, gelombang merger dan akuisasi korporasi, masuknya perusahaan multinasional besar melalui sistem “franchising corporate” yang mengendalikan pasar tingkat lokal, dll.

Stabilisasi ekonomi makro dengan program-program perbaikan struktural tersebut yang disponsori oleh IMF dan bank Dunia di negara-negara berkembang sebagai prasyarat untuk renegosiasi hutang luar negeri telah membawa persoalan sangat serius dari sistem perekonomian negara yang bersangkutan.

Ironisnya proses pengembalian hutang sangat kondusif untuk memperluas secara sistematis hutang-hutang baru. Berbeda dengan spirit persetujuan “The Bretton Woods” yang mendasarkan pada rekonstruksi ekonomi dan stabilitas nilai tukar. Program-program perbaikan struktural berkontribusi besar terhadap destabilitas perekonomian nasional negara-negara berkembang pengutang dengan berbagai kondisi sosial yang sangat memberatkan.

Resep-resep kebijakan IMF – Bank Dunia di banyak negara tampaknya kurang berhasil. Globalisasi kemiskinan diakhir abad 20 meningkat terus sebagai konsekuensi kelangkaan sumber daya manusia dan sumberdaya material. Ini terutama disebabkan sistem global yang “oversupply pengangguran dan minimisasi upah tenaga kerja secara meluas”. 

bersambung di Kebijakan Ekonomi Makro Bias Pertanian : Prasyarat Sustainabilitas Pembangunan Nasional